Untitled Document

WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
Whistle Blowing System (WBS) pada website ini merupakan layanan bagi Pegawai Kejaksaan Negeri Prabumulih(Whistleblower) untuk melaporkan dugaan pelanggaran perilaku maupun pelanggaran hukum di lingkungan Kejaksaan Negeri Prabumulih.

Adapun pengertian whistleblower  menurut PP No.71 Tahun 2000 adalah orang yang memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor. Adapun istilah pengungkap fakta (whistleblower) dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban tidak memberikan pengertian tentang “pengungkap fakta”, dan berkaitan dengan itu hanya memberikan pengertian tentang saksi. Adapun yang disebut dengan saksi menurut UU No. 13 Tahun 2006 adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan / atau ia alami sendiri.


Materi pelapor
Materi pelaporan yang dapat diajukan sebagai pelapor antara lain:

  1. Tindak pidana
  2. Melanggar disiplin pegawai negeri sipil
  3. Melanggar kode etik pegawai negeri sipil,kode prilaku jaksa,atau kode prilaku jabatan fungsional/profesi lainnya.

Mekanisme pelapor

  1. setiap pegawai yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran hukum dapat melaporkan kepada unit penanganan pelaporan
  2. Laporan pelanggaran hukum disampaikan melalui saran elektronik atau non elektronik yang dikelola oleh petugas yang ditunjuk oleh ketua unit penanganan pelaporan.
  3. Laporan pelanggaran hukum harus memuat identitas lengkap pelapor,kronologis kejadian dengan menguraikan tempat dan waktu peristiwa yang diduga pelanggaran hukum
  4. pihak yang terlibat
  5. identitas pelapor jika diketahui

 

 

WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
PELAPOR
Nama
NIP
NRP
E-mail
No.Telp
TERLAPOR
Nama Terlapor
Jabatan
Status Kerja
*untuk jabatan/status kerja tiak wajib diisi hanya apabila anda mengetahui indentitas terlapor
   
PENGADUAN/WHISTLE BLOWING SYSTEM(MBS)
Perbuatan/tindakan yang dilaporkan
Perkara yan berkaitan dengan pengaduan(jika ada)
   
   
 

Penanganan pelapor

  1. laporan pelapor diterima oleh petugas sekretariat unit penanganan pelaporan.
  2. Sekretariat unit penanganan pelaporan menyerahkan laporan kepada unit penanganan pelaporan.
  3. Unit penanganan pelaporan menerima laporan menyerahkan laporan,mengumpulkan informasi mengenai kebenaran laporan, menentukan tindak lanjut laporan, melakukan telaahan dan menyusun laporan hasil telaahan.
  4. Dalam hal laporan hasil telaahan berupa dugaan pelanggaran hukum laporan diteruskan ke bidang tindak pidana khusus atau instansi penegak hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,dalam hal laporan merupakan dugaan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil,kode etik pegawai negeri sipil,kode prilaku jaksa diserahkan ke bidang pengawasan.

Hak-hak pelapor

  1. Mendapatkan pelindungan kerahasiaan identitas
  2. Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun
  3. Mendapatkan informasi mengenai hasil laporan pengaduan yang didaftrakannya
  4. Mendapat perlakuaan yang sama dan setara dengan terlapor dalam pemeriksaan