Untitled Document

KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH


Istilah Kejaksaan sebenarnya  sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah Adhyaksa dan Dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di Kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama-sama dalam bahsa Sansekerta.
Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterhim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang peradilan. Para dhyaksa ini di pimpin oleh adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi.
Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (opzichter) atau hakim tertinggi (oppenrrechecter). Krom dan Van Vollenhiven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa.
Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansiya dengan Jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah Openboar Ministerie. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai Magistraat dan Officier Van Justitie didalam sidang Landraad (Pengadilan Negeri) dan Hooggerechishof (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung Residen / Asisten Residen.
Hanya saja pada praktiknya fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, Jaksadan Kejaksaan pada masa penjajahan Belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:

  • Mempertahankan segala peraturan negara.
  • Melakukan penuntutan segala tindak pidana dan melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang.

Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan Hatzaai Artikelen yang terdapat dalam Wetboek Van Strafrecht (WvS).
Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 49/1944. Eksistensi kejaksaan itupada semua jenjang pengadilan yakni sejak Saiknoo Hooin (Pengadilan Agung), Kootoo Hooin (Pengadilan Tinggi). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

  • Mencari (Menyidik) kejahatan dan pelanggaran.
  • Menuntut perkara.
  • Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
  • Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap di pertahankan dalam  negara Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 11 Aturan Peralihan UUD 1945, yang  diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945, Isinya mengamatkan bahwa “sebelum Negara RI membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.”  Karena itulah, secara yurid s formal, Kejaksaan RI telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.
Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dalam dinamika  secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan  sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.
Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI, Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.
Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (Pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri/Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang di atur oleh keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaa dalam Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.
Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran Undang-Undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.
Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI,  Pasal 2 ayat 1 ditegaskan bahwa “Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam  bidang penuntun serta kewenangan lain bercasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara  pidana. Disamping sebagai penyandang Dominus Litis, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksanaan putusan pidana (executive ambtenaar). Karena itulah, Undang –Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.
Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No.16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.
Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.
UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu:

  • Di bidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  • Melakukan penuntutan;
  • Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  • Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
  • Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  • Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
  • Di bidang Perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
  • Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  • Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  • Pengamanan kebijakan penegak hukum;
  • Pengamanan peredaran barang cetakan;
  • Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  • Pencegahan penyalahgunaan dana atau penodaan agama;
  • Penelitian dan penyalahgunaan hukum statistic criminal.

Selain itu, Pasal 31 UU No.16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini. Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.
Pada masa reformasi pula kejaksaan mendapat bntuan dengan hadirnyab berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggung jawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggung jawab yang spesifik ini mestinya dipandang posistif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang di lakukan terhadap tindak pidana  korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang di lakukan terhadap tindak pidana  korupsi sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian RI serta badan-badan lainnya. Kendala tersebut antara lain:
1. Modus operandi yang tergolong canggih.
2. Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temanya.
3. Objeknya rumit (complicated), misalnya karena berkaitan dengan berbagai peraturan.
4. Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan.
5. Manajemen sumber daya manusia.
6. Perbedaan persepsi dan interprestasi (di kalangan lembaga penegak hukum yang ada).
7. Sarana dan prasarana yang belum memadai.
8. Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negative, bahkan penculikan serta pembakaran rumah penegak hukum.
Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan pembentukan berbagai lembaga. Kendati begitu, pemerintah tetap mendapat sorotan dari waktu ke waktu sejak rezim Orde Lama. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama yaitu UU No. 31 Tahun 197, dianggap kurang bergigi sehingga di ganti dengan UU No. 31 Tahun 1999. Dalam UU ini diatur pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga pemberian sanksi yang lebih berat, bahkan hukuman mati bagi koruptor. Belakangan UU ini juga dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak adanya Aturan Peralihan dalam UU tersebut. Polemik tentang kewenangan jaksa dan polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi juga tidak bisa diselesaikan oleh UU ini.
Akhirnya, UU No. 30 Tahun 2002 dalam penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang di lakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan sebuah badan negara yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam melakukan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi mengingat korupsi sudah dikategorikan sebagai extraordinary crime.
Karena itu, UU No. 30 tahun 2002 mengamanatkan pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tidak pidana korupsi. Sementara untuk penuntutannya, diajukan oleh Komisi Pemberantasaan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri dari Ketua dan 4 Wakil Ketua yang masing-masing membawahi empat bidang, yakni Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.
Dari ke empat bidang itu, bidang penindakan bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan. Tenaga penyidiknnya diambil dari Kepolisian dan Kejaksaan RI. Sementara khusus untk penuntutan , tenaga yang di ambil dalah pejabat fungsional Kejaksaa. Hadinya KPK menandai perubahan fundamental dalam hukum acara pidana, antara lain di bidang penyidikan.

  • Logo Perusahaan/Instansi

    • Makna Lambang Kejaksaan
  •   Bintang Bersudut Tiga

Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Tapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

  • Pedang

Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran/kebathilan dan kejahatan.

  • Timbangan

Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang di peroleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.

  • Padi dan Kapas

Padi dan Kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.
Bulir padi berjumlah 22 dan kapas berjumlah 7 bermakna tanggal dan bulan sebagai momentum Hari Bhakti Adhyaksa yang diperingati pada setiap tanggal 22 Juli.

    • Makna Seloka “Satya Adi Wicaksana”

            Merupakan Trapasila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna.

  • Satya : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
  • Adi : Kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama, bertanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
  • Wicaksana : Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.
    • Makna Tata Warna
  • Warna Kuning, diartikan luhur, keluhuran makna yang di kandung dalam gambar/lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita.
  • Warna Hijau, diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengejara/pengraihan cita-cita.

  • Visi Dan Misi Perusahaan/Instansi

Visi:
Dalam rangka penyelenggaraan fungsi serta pelaksanaan Wewenang Kejaksaan Negeri Prabumulih sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku maka di tetapkan sebagai berikut: “ Kejaksaan sebagai lembaga penegak Hukum yang mendukung Supremasi Hukum dan menegakkan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keadilan dan Kebenaran dengan dukungan Sarana dan Prasarana yang modern”
Misi:

  • Secara Kejaksaan sebagai organisasi yang efektif, efesien, dan profesional.
  • Kejaksaan melaksanakan tugas pelayanan publik dengan penuh toleransi dan penghargaan terhadap hak-hak publik.
  • Kejaksaan melaksanakan fungsi sebagai penggerakan dalam penyelenggaraan Peradilan Pidana (Intergrated Criminal Justice System).
  • Kejaksaan melaksanakan fungsi sebagai penggerakan proses Pemberantas Korupsi.
  • Kejaksaan akan melaksanakan tugas Independent, Bermoral, Beretika, dan Profesional.

copyrigh|Kejaksaan Negeri Prabumulih